-->

Poin-poin Tuntutan Massa Aksi #GejayanMemanggilLagi


JogjaNet- Ratusan mahasiswa dan sejumlah elemen lainnya kembali turun ke jalan dan menggelar aksi Gejayan Memanggil Lagi. Sejumlah aspirasi disuarakan oleh massa aksi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law atau Cipta Kerja. Apa saja?

Pantauan di lokasi, massa menggelar aksinya di simpang tiga Jalan Gejayan, Depok, Sleman. Massa ada yang membawa poster, spanduk, dan perwakilan massa melakukan orasi secara bergantian.

Dari rilis Aliansi Rakyat Bergerak, disampaikan bahwa tidak kurang ada enam hal secara garis besar dari sekian banyak implikasi negatif RUU Cipta Kerja yang kemudian harus digaris bawahi akan kemudian merampas hak-hak dasar warga negara dan ruang hidup fisik dan/atau non-fisik yang ada di Indonesia. Yaitu sebagai berikut:

1. Omnibus Law/RUU Cipta Kerja justru merugikan pekerja karena kemudian memperpanjang jam kerja dan lembur, penetapan upah minimum yang rendah, potensialnya terjadi pelanggaran hak berserikat pekerja, pemangkasan kewenangan serikat pekerja. Bahkan hilang-nya hak-hak pekerja perempuan untuk cuti haid, hamil dan keguguran1.

2. Omnibus Law/RUU Cipta Kerja kemudian berpotensi merugikan stakeholder bidang pertanian karena hal-hal yang terjadi jika Omnibus Law/RUU Cipta Kerja disahkan, seperti: hilang-nya pembatasan impor pangan dan monopoli oleh unit usaha terkait ekspor bibit unggul tanaman.2

3. Omnibus Law/RUU Cipta Kerja akan menghadirkan situas monopoli tanah oleh Bank Tanah untuk kepentingan investasi.3

4. Omnibus Law/RUU Cipta Kerja secara jelas akan memangkas dan merubah konsep syarat-syarat administrasi (seperti sentralisasi kebijakan, menghilangkan pelibatan masyarakat, flexibelitas dan penyesuaian tata ruang, penghilangan izin mendirikan bangunan, reduksi atas subtansi AMDAL, penghapusan sanksi pidana lingkungan) atas praktek usaha yang merusak/merubah fungsi ruang atau lingkungan.4

5. Omnibus Law/RUU Cipta Kerja mempunyai implikasi langgeng-nya praktek pendidikan yang berorientasi pada pasar (termasuk di dalam-nya antara lain komersialisasi, link and match dengan industri dan pembentukan kurikulum pendidikan yang fokus ke dalam orientasi kerja).

6. Omnibus Law/RUU Cipta Kerja pada proses secara keseluruhan sangat tidak transparan karena minim-nya partispasi masyarakat dan keterbukaan atas informasi Draft Omnibus Law/RUU Cipta Kerja. Sehingga timbul dugaan kuat akan sarat kepentingan.

Humas Aliansi Rakyat Bergerak, Kontra Tirano saat ditemui di lokasi mengatakan, aksi tersebut bertujuan untuk mengawal pemerintah dalam menggagalkan rencana aturan yang dibuat Omnibus Law. Pasalnya dalam poin-poin tersebut pemerintah dirasa tidak pro kepada kepentingan rakyat khususnya tentang RUU Cipta Kerja.

Menurutnya banyak hak buruh yang tercerabut. Misalnya, dimudahkannya Pemutas Hubungan Kerja ( PHK) hanya melalui SMS saja dan diputus kontrak kerja begitu saja.

"Pemerintah dalam hal ini legislatif tidak lagi dirasa mempunyai mosi terhadap rakyat. Oleh karena itu adanya aksi hari ini sebagai rapat rakyat di jalananm Artinya kita mempunyai hak tidak percaya kepada elit- elit terhadap legislatif dan pemerintah," kata Tirana kepada wartawan di lokasi.

Sementara itu, Fulan Humas 2 dalam aliansi tersebut menambahkan yang paling disesali dalam RUU Omnibus Law adalah ketika Indonesia mengaku sebagai negara maju dan modern tetapi kebijakan ketenaga kerjaanya dipersis seperti UUD yang diberlakukan negara terbelakang.

"Di negara luar maju jam kerja itu di kurangi untuk meningkatkan produktifiatas kerja. Di indonesia jam kerja lembur yang di perpanjang," ucapnya.

Massa bergerak dari tiga titik Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Islam (UIN) Sunan Kali menuju perempatan Gejayan di mana mereka menyalurkan aspirasinya.

Tags :

bm
Created by: jogjanet

Post a comment