Soal Tim Hukum PDI P, Yohanna: Saya Tidak Ikut



Sleman – Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly menyebut dirinya meninggalkan pekerjaannya sebagai menteri saat menghadiri konferensi pers pembentukan tim hukum DPP PDI Perjuangan untuk menangani keterlibatan DPP PDI P dalam kasus suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Ia juga menegaskan tidak masuk dalam struktur dalam tim hukum tersebut.

Yohanna mengatakan kedatangannya tersebut bukan mengatasnamakan Menteri Hukum dan HAM. Melainkan sebagai posisinya di dalam struktur partai, yakni ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

 “Pakaian saya juga jelas pakaian apa, pakaian partai waktu itu. Saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai Menteri Hukum dan HAM. (Kedatangan saya) bukan sebagai Menteri Hukum dan HAM, itu kan sebagai ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan,” katanya ditemui di sela acara Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum di Hotel Royal Ambarukmo pada Jumat (17/1).

 Yasonna mengatakan koordinator tim hukum itu yakni Teguh Samudera yang juga merupakan seorang pengacara. Kemudian diisi juga oleh Wayan Sudirta yang juga merupakan seorang anggota DPR RI, serta Maqdir Ismail seorang advokat senior.

“Saya tidak ikut di tim hukum. Saya ketua DPP-nya, membentuk tim hukum. Waktu kita bentuk, saya umumkan, itulah tugas saya. Jadi jangan dicampur aduk. Saya mengumumkan tim hukum, yang bicara di situ untuk menjelaskan kasusnya kan tim hukum, bukan saya,” kata Yasonna.

Yasonna diketahui mendampingi Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam konferensi pers di kantor DPP PDI P di Jakarta Pusat pada Rabu 15 Januari 2020.

Selain menjabat sebagai pengurus di partai berlambang banteng tersebut, Yohanna sendiri merupakan Menteri Hukum dan HAM di bawah kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Meski begitu, dirinya memastikan tidak akan melakukan intervensi dalam proses hukum kasus ini.

“ Tidak, mana bisa saya intervensi. Apa yang saya intervensi? Saya tidak punya kewenangan, kecuali saya komisioner KPK, boleh lah. Saya kan bukan,” katanya.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka dugaan suap soal proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Penerima suap, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina. Sementara pemberi suap adalah Harun Masiku dan Saeful dari unsur swasta.

Keberadaan Harun Masiku yang sampai saat ini belum jelas pun enggan dikomentari oleh Yohanna. “Saya Menkumham tidak mengurusi,” pungkasnya.(akl)

Tags :

bm
Created by: jogjanet

Post a comment